TULUNGAGUNG – Persoalan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tulungagung kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah tenaga guru dan pegawai mendatangi DPRD Tulungagung guna menyampaikan aspirasi terkait besaran gaji yang dinilai masih sangat rendah.
Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di lingkungan DPRD Tulungagung, para PPPK Paruh Waktu berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka sebagai bagian dari aparatur sipil negara.
Ketua Aliansi Honorer Tulungagung, Adi Dwi Prayitno, menyampaikan bahwa masih terdapat PPPK Paruh Waktu yang menerima penghasilan jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak.
Menurutnya, nominal penghasilan yang diterima saat ini masih bervariasi antar instansi, bahkan ada yang hanya menerima sekitar Rp300 ribu per bulan.
“Kami berharap ada perhatian serius agar kesejahteraan PPPK Paruh Waktu bisa lebih layak,” ujarnya.
Para peserta RDP juga meminta agar pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pengupahan yang lebih merata dan mempertimbangkan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Tulungagung Harinto Triyoso menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi agar honor PPPK Paruh Waktu, khususnya tenaga pendidik, dapat ditingkatkan minimal Rp1 juta per bulan.
Namun demikian, realisasi peningkatan tersebut masih menunggu pembahasan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
DPRD berharap persoalan kesejahteraan PPPK Paruh Waktu dapat menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan.
Forum aspirasi tersebut berlangsung tertib dan menjadi ruang dialog antara perwakilan PPPK Paruh Waktu dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik ke depan.
Catatan Redaksi:
Artikel ini disusun berdasarkan hasil penyampaian aspirasi PPPK Paruh Waktu di DPRD Tulungagung. Redaksi mengedepankan informasi berimbang serta mendorong penyelesaian melalui mekanisme kebijakan dan penganggaran pemerintah daerah.
Tags:
Pemerintahan