Breaking News
NavoraNews.com - Media Informasi Digital Terpercaya | Cepat, Akurat, Berimbang | Update berita nasional, internasional, ekonomi, hukum, TNI dan Polri setiap hari

11 Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Magetan Dihentikan Sementara, Pengelolaan Limbah Jadi Sorotan


Magetan – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Magetan mengalami gangguan layanan setelah sejumlah dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat penghentian operasional sementara dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak 25 Mei 2026 menyusul hasil evaluasi terhadap sistem pengelolaan limbah di beberapa dapur MBG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Magetan.

Sebanyak 11 dapur MBG terdampak dalam penghentian sementara tersebut. Lokasinya tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Lembeyan Pupus, Panekan Milangsari, Takeran Banjarejo, Takeran Kuwonharjo, Karas Sobontoro, Karas Temboro, Panekan Milangsari Dua, Karas Temboro Dua, Magetan Kepolorejo, Kawedanan, serta Sukomoro Tambakmas.

Berdasarkan hasil evaluasi, aspek yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan limbah dan operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan bahwa sebagian besar dapur sebenarnya telah memiliki fasilitas IPAL. Namun demikian, masih diperlukan sejumlah penyempurnaan dalam pengoperasian, pengawasan, dan pemenuhan standar teknis agar sistem pengelolaan limbah dapat berjalan optimal.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena setiap dapur MBG melayani ribuan porsi makanan setiap hari. Aktivitas produksi dalam jumlah besar tentu menghasilkan volume limbah yang tidak sedikit sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang memadai untuk mencegah dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Sejumlah warga berharap perbaikan dapat segera diselesaikan sehingga program yang bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat tersebut dapat kembali berjalan normal. Di sisi lain, masyarakat juga menginginkan aspek lingkungan tetap menjadi prioritas agar operasional dapur tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait disebut terus melakukan koordinasi guna mempercepat proses pembenahan fasilitas dan memastikan seluruh dapur memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum kembali beroperasi.

Hingga berita ini diterbitkan, proses evaluasi dan perbaikan masih berlangsung di sejumlah lokasi yang terdampak penghentian sementara.

Sumber:
Informasi yang dihimpun redaksi dari keterangan pemerintah daerah dan pihak terkait.

Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia saat publikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait guna menjaga akurasi serta keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Lebih baru Lebih lama