JAKARTA – Pemerintah masih melakukan kajian terkait kelanjutan sejumlah pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya telah mendapatkan dukungan pendanaan dari pihak investor.
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan kepastian mengenai mekanisme tindak lanjut terhadap dana yang telah dikeluarkan sejumlah pihak dalam proses pembangunan fasilitas pendukung program tersebut.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan penataan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk terhadap sejumlah titik pembangunan SPPG yang sebelumnya telah direncanakan.
Menurut Dudung, proses evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan serta mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan administratif yang berkaitan dengan keberlangsungan program.
"Pemerintah masih melakukan penataan ulang. Nanti akan ada langkah-langkah lebih lanjut dari instansi yang berwenang setelah proses evaluasi selesai dilakukan," ujarnya dalam keterangan kepada media di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Beberapa pembangunan sebelumnya dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.
Saat ini pemerintah masih mempelajari berbagai kemungkinan langkah yang dapat ditempuh setelah proses evaluasi dan penataan ulang selesai dilakukan. Termasuk di antaranya mengenai kelanjutan pembangunan fasilitas yang telah direncanakan maupun dukungan pendanaan yang telah dikeluarkan oleh pihak terkait.
Dudung juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu atau dua lokasi, melainkan ditemukan pada sejumlah titik pembangunan SPPG di berbagai daerah.
Sementara itu, sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan fasilitas pendukung program MBG berharap adanya kejelasan kebijakan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tujuan yang telah direncanakan.
Di sisi lain, proses penegakan hukum terkait dugaan penyimpangan tata kelola program MBG masih berlangsung dan ditangani oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangan yang dimiliki.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil akan mempertimbangkan hasil evaluasi, ketentuan peraturan yang berlaku, serta kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat program. (Red)